MINI DRAMA ENGLISH ( bahasa inggris )

http://youtu.be/RuoaQyMECi8

BAB 6 PELAPISAN SUSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT

BAB 6

PELAPISAN SUSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT

1.     PELAPISAN SOSIAL

A.   PENGERTIAN

Masyarakat terbentuk darì individu-individu. Individu-individu yang terdiri

dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen

yang terdiri dari kelompok-kelompok Sosial. Dengan adanya atau terjadinya

kelompok Sosial ini maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau

terbentuklah masyarakat yang berstrata.

Betapa individu dan masyarakat adalah komplementer dapat kita lihat

dari kenyataan, bahwa :

a. manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya;

b. individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan

(berdasarkan pengaruhnya) perubahan besar masyarakatnya.

B.   PELAPISAN SOSIAL CIRI TETAP KELOMPOK SOSIAL

Di dalam organisasi masyurakat primitif pun di mana belum mengenai

tulisan. pelapisan masyarakat itu sudah ada. Hal ini terwujud berbagai bentuk

sebagai berikut :

l) adanya kelompok berdasarkun jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-

pembedaan hak dan kewajiban;

2) adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan

memilìki hak-hak 1stimewa;

3) udanya pemimpinA yang saling berpengaruh;

4) adanya orang-orang yang dikecilkan di luar kasta dan orang yang di luar

perlindungun hukum (Outlaw men);

5) adanya pembagian kerja di dalam suku itu 5endiri;

6) adanya pembeduan standar ekonomi dan di dalam ketidaksamaan ekonomi

itu secara umum.

C.   TERJADINYA PELAPISAN SOSIAL

- Terjadi dengan sendirinya

Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhanmasyarakat itu sendiri.

Adapun orang-orang yang mendudukì lapisan tertentu dibentuk bukan

berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu.

-Terjadi dengan disengaja

Sistem pelapisan yang dibentuk dengan sengaja ini dapat kita lihat

misalnya di dalam organisasi pemerintahan, organisasi partai politik,

perusahaan besar, perkumpulan-perkumpulan resmi, dan lain-lain. Pendek kata di dalam organisasi formal.

D.   PEMBEDAAN SISTEM PELAPISAN MENURUT SIFATNYA.

1)      Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup.

Sebagaimana kita ketahui masyarakat terbagi ke dalam :

- Kasta Brahmana z yang merupakan kastanya golongan-golongan pendeta dan merupakaan kasta tertinggi.

 Kasta Ksatria : merupakan kasta dari golongan bangsawan dan tentara yang dipandang sebagai lapisan kedua.

- Kasta Waisya 1 merupakan kasta dari golongan pedagang yang dipandang sebagai lapisan menengah ketiga.

 Kasta Sudra : merupakan kasta dari golongan rakyat jelata.

 Paria : adalah golongan dari mereka yang tidak mempunyai kasta. Yang

termasuk golongan ini misalnya kaum gelandangan, peminta dan

sebagainyg.

2)      Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka

Sistem yang demikian ini dapat kita temukan misalnya di dalam

masyarakat di Indonesia sekarang ini. Setiap orang diberi kesempatan untuk

menduduki segala jabatan bila ada kesempatan dan kemampuan untuk itu.

Tetapi di samping itu orang juga dapat turun dari jabatannya bila dia tidak

mampu mempertahankannya.

E.   BEBERAPA TEORI TENTANG PELAPISAN SOSIAL.

Bentuk konkrit daripada Pelapisan masyarakat ada beberapa macam. Ada

sementara sarjana yang meninjau bentuk pelapisan masyarakat hanya berdasar

Salah satu aspek saja misalnya aspek ekonomi, atau aspek politik saja, tetapi

sementara itu ada pula yang melihatnya melalui berbagai ukuran secara

komprehensif.

Ada yung membugi pelapisan masyarakat seperti berikut ini :

l) Masyarakat terdiri darì kelas atas (upper class) dan kelas bawah (lower class).

2) Masyarakat terdiri dari tiga kelas ialah kelas atas (upper class), kelas menengah (middle class), dan kelas ke bawah (lower class).

3) Sementara itu ada pula sering kita dengar : kelas atas (upper class), kelas

2.     KESAMAAN DERAJAT

Sifat perhubungan amara manusia dan lingkungan masyarakat pada

umumnya adalah timba] balik, artinya orang seorang itu sebagai anggota

masyarakatnya, mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat

maupun terhadap pemerintah dan negara. Beberapa hak dan kewajiban penting

ditetapkan dalam Undang-undang (konstitusi) sebagai hak dan kewajiban asasi

Di dalam susunan negara modern hak-

hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh Undang-

undang dan menjadi hukum positif. Undang-undang tersebut berlaku sama

pada setiap orang tanpa kecualinya dalam arti semua orang mempunyai kesamaan derajat dan ini  dijamin oleh undang undang.

1, persamaan hak

Mengenai persamaan hak ini selanjutnya dicantumkan dalam pernyataan sedunia tentang hak hak asasi dalam pasal pasal nya seperti

1.      Pasal 1

2.      Pasal 2 ayat 1

3.      Pasal 7

2.persamaan derajat di Indonesia

Dalam undang undang dasar 1945 mengenai hak dan kebebasan yang berkaitan dengan adaanya persamaan derajat dan hak juga tercantum dalam pasal  pasal secara jelas

3.ELITE DAN MASA

1.ELITE

Dalam pengertian yang umum elit itu menunjukan sekelompok orang yang ddalam masyarakat menepati kedudukan tertinggi. Dalam arti yang lebih kusus lagi dapat diartikan sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.

2.MASSA

Masa dapat diartikan seperti mereka yang terbangkitkan minat nya oleh berbagai pristiwa nasional, mereka yang menyebar di suatu tempat, mereka yang tertarik dalam suatu pristiwa

4.PEMBAGIAN PENDAPATAN

1.KOMPONEN PENDAPATAAN

2.PERHITUNGAN PENDAPATAAN

            A. SEWA TANAH

            B. UPAH

            C. BUNGA MODAL

            D. LABA PENGUSAHA

3 DISTRIBUSI PENDAPATAN

BAB 5 WARGA NEGARA DAN NEGARA

BAB 5

WARGA NEGARA DAN NEGARA

1.     HUKUM, NEGAHA DAN PEMERINTAH

A.   HUKUM

Hukum adalah perintah perintah atau larangan larangan yang mengurus tata tertip dalam masyarakat dan olleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat

a)    Ciri-ciri dan Sifat Hukum

Agar dapat mengenal hukum lebih jelas, maka kita perlu mengenal ciri

dan sifat dari hukum itu sendiri.

Ciri hukum adalah :

- adanya perintah atau larangan

- perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.

                      b) Sumber-sumber Hukum

Ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sangsì  yang tegas dan nyata.

Sumber hukum material dapat kita tinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain. Sedangkan sumber hukum formal antara lain ialah :

a.       Undang-undang (Statute)

Ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara;

b.      Kebiasaan (Costum)

Ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat. Sehingga tindakan yang berlawanan dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum.

c.       Keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi)

Ialah keputusan hakim terdahulu yang sering dijadikan dasar keputusanhakim kemudian mengenai masalah yang sama.

d.      Traktat (Treaty)

Ialah perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal, sehingga masing-masing pihak yang bersangkutan terikat dengan isi perjanjian tersebut.

e.       Pendapat Sarj ana Hukum

Ialah pendapat para sarjana yang sering dikutip para hakim dalam menyelesaikan suatu masalah.

c. Pembangian Hukum:

1. menurut sumbernya hukum dapat dibagi:

-  hukum undang undang

- hukum kebiasaan

- hukum traktat

- hukum yurisprodensi

2.      Menurutbentuk nya hukum dibagi dalam:

Hukum tertulis, yang terbagi lagi atas :

hukum tertulis yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis yang

telah dibukukan jenis-jenisnya dalam kitab undang-undang secara

sistematis dan lengkap.

hukum tertulis tak dikodifikasikan.

Hukum tak tertulis.

3.      Menurut tempat berlakunya hukum dibagi:

Hukum Nasional íalah hukum dalam suatu negara.

Hukum Internasional ialah hukum yang mengatur hubungan

internasional.

Hukum Asing ialah hukum dalam negara lain.

Hukum gereja ialah norma gereja yang ditetapkan untuk anggota-

anggotanya.

4.      menurut waktu berlaku nya hukum dibagi:

Ius Constitutum (hukum positif) ialah hukum yang berlaku

sekarang hagi suatu masyarakat terlentu dalam suatu daerah

tertentu.

Ius Constituendum ialah hukum yang diharapkan akan berlaku

di waktu yang akan datang.

Hukum Asasi (hukum alam) ialah hukum yang berlaku dalam

segala bangsa di dunia.

5.      Menurut cara mempertahankan hukum dibagi:

Hukum material ialah hukum yang memuat peraturan yang

mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-

perintah dan larangan-ìarangan.

6.      Menurut sifat nya hukum dibagi:

Hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan

bagaìmana harus dan mempunyai paksaan mutlak.

Hukum yang mengatur (pelengkap) ialah hukum yang dapat

dikesampingkan. apabila pihak yang bersangkutan telah membuat

peraturan sendiri dulam perjanjian.

7.      Menurut wujut nya hukum dibagi:

Hukum Obyektif ialah hukum dulam suatu negara yang berlaku

umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.

Hukum Subyektif ìalah hukum yang timbul dari hubungan

obyektìf dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih.

Kedua jenis hukum ini jarang digunakan.

8.      Menurut isi nya hukum dibagi:

Hukum Privat (Hukum Sipil) ialah hukum yang mengatur

hubungan amara orang yang satu dengan yang lainnya, dan

menitik beratkan pada kepenlingan pCrSCOmngan.

Hukum Publik (Hukum Negara) ìalah hukum yang mengatur

hubungan amara negara dan alat perlengkupan atau negara dengan warganegaranya.

Untuk menganalisa lebih tajam apa sebenarnya hukum, maknanya,

peranannya, dampaknya dalam proses interaksi dalam masyarakat, perlu

dipelajari 10 aspek penganalisa yaitu :

1) Jangan mengindentifikasikan “hukum” dengan “kebenaran keadilan”.

2) Tidak dengan sendirinya harus adil dan benar.

3) Hukum tetap mengabdikan diri untuk menjamin kegiatan masa sistem

dan bentuk pemerintahan.

4) Meskipun mengandung unsur keadìlan atau kebaikan tidak selamanya

disambut dengan tangan terbuka.

5) Hukum dapat diidentifikasikan dengan kekuatan atas kekuasaan.

6) Macam-macam hukum terlalu dipukulratakan.

7) Jangan apriori bahwa hukum adat lebih baik dari hukum tertulis.

8) Jangan mencampur-adukkan substansi hukum dengan cara atau proses

sampai terbentuk dasar diundangkannya hukum.

9) Jangan mencampur-adukkan “law in activis” dengan “law in books” dari

aparat penegak hukum.

10) Jangan menganggap sama aspek terjang penegak hukum dengan hukum.

B.   NEGARA

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk

mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

Negara mempunyai 2 tugas uttama yaitu :

1) Mengatur dan menertìbkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lainnya.

2) Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk

menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara.

1.      sifat sifat Negara

adapun sifat Negara sebagai berikut:

l) Sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan

kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat

dan mencegah timbulnya anarkhi.

2) Sifat monopoli,artinya negara mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

3) Sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan mengenai semua orang tanpa kecuali.

2.      Bentuk Negara

Dalam teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting adalah: Negara Kesatuan dan Negara Serikat.

1)      Negara Kesatuan (Unitarisme)

Adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana kekuasaan untuk mengurus seluruh permerintah dalam negara itu berada pada Pusat.

Ada dua macam bentuk Negara yaitu :

1.      Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi.

2.      Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi.

2.Negara Serikat (negara Federasi)

            Adalah negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang semula berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, berdaulat, ke dalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melaksankaan urusan secara bersama. Setelah menggabungkan diri, masing-masing negara itu melepaskan sebagian kekuasaan dan menyerahkan kepada Negara Federalnya. Kekuasaan yang diserahkan disebutkan secara satu persatu (liminatif) dan hanya kekuasaa

C unsur unsur Negara

            Untuk dapat dikatakan suatu Negara ,negara harus memmenuhi syarat sebagai berikut

a.       Harus ada wilayahnya

b.      Harus ada rakyatnya

c.       Harus ada pemerintahnya

d.      Harus ada tujuan

e.       Mempunyai kedaulatan

Ad.4 harus ada tujuan

adapun tujuan Negara itu bermacam macam diantara nya adalah untuk:

a.       Perluasan kekuasaan semata

b.      Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain

c.       Penyelenggaaraan ketertipan hukum

d.      Penyelenggaraan kesejahteraan umum

TUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tujuan dari pemerintahan repubik Indonesia adalah segaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinia ke 4 yang isi nya.

Kemudia dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluru tumpah darah Indonesia, dan  untuk memajukan kesejahtaraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Ad.5 mempunyai kedaulatan/kemerdekaan

Kedaulatan merupakan unsure terpenting dalam suatu Negara.

Kedaulatan berarti kekuasaan trtinggi

1.      Sifat kedaulatan

-permanen

- absolud

- tidak terbagi bagi

- tidak terbatas

b.sumber kedaulatan

1. teori kedaulatan tuhan

2. teori kedaulatan rakyat

3. teori kedaulatan Negara

4. teori kedaulatan hukum

C pemerintahan

Pemerintahan sebagai unsure terpenting dalam suatu Negara, tanpa ada pemerintahan Negara tidak ada yang mengatur.

Karena pemerintahan sebagai roda Negara

2.      WARGANEGARA DAN NEGARA

Unsure penting suatu Negara yang lain adalah rakyat.

Tanpa rakyat maka Negara itu hanyya ada dalam angan-angan.termaksuk rakyat suatu Negara adalah meliputi semua orang yang bertempat tinggal didalam suatu wilayah.